DPRD Sulbar Terima LKPJ 2024, IPM dan Ekonomi Daerah Alami Peningkatan

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Sitti Suraidah Suhardi, menerima secara resmi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, dalam rapat paripurna yang digelar Jumat, 28 Maret 2025.

Dalam keterangannya, Suraidah menyebut penyerahan LKPJ merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik dan pemerintah pusat. Ia menambahkan, meski pelaksanaan paripurna bertepatan dengan hari terakhir kerja menjelang libur Lebaran, agenda tersebut tetap dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Dan hari ini, hari terakhir ngantor, pas mudik orang jadi peserta rapatnya juga tidak banyak. Tapi ini setidaknya melaksanakan kewajiban apa yang menjadi perintah dari undang-undang. Dan ini dibahas selama 30 hari, mungkin setelah libur lebaran baru kita lakukan pembahasan,” ujar Suraidah.

Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, menyampaikan bahwa penyerahan LKPJ adalah kewajiban konstitusional pemerintah daerah yang harus dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Saya kira ini kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan LKPJ tahun 2024 kepada DPRD, sebagai wujud pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan,” kata Salim.

Ia menjelaskan, sejumlah indikator pembangunan di Sulbar pada 2024 menunjukkan tren positif. Salah satunya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 70,46 persen atau naik 0,95 persen dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 69,80 persen.

“Walaupun tidak signifikan tapi dia meningkat. Fisikal juga kita lumayan, kemudian yang lain-lain juga, seperti angka kemiskinan kita bisa tekan sedikit,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi Sulbar pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,76 persen. Capaian ini didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, serta industri pengolahan yang menjadi pilar utama perekonomian daerah.

Selain itu, persentase penduduk miskin di Sulbar mengalami penurunan menjadi 10,71 persen, yang merupakan hasil dari program pemberdayaan ekonomi serta bantuan sosial secara berkelanjutan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan menjadi 2,68 persen, turun 0,41 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3,09 persen. Sementara itu, laju inflasi tetap terkendali di angka 1,49 persen, berkat implementasi kebijakan stabilisasi harga dan penguatan sektor ekonomi lokal.

Wagub Salim berharap, capaian ini dapat terus ditingkatkan di tahun 2025, di bawah kepemimpinannya bersama Gubernur Suhardi Duka (SDK).

“Mudah-mudahan ke depan, 2025 ini, semakin kita bisa tingkatkan,” pungkasnya.