(Telaah Kritis dengan Kerangka Foucault, Gramsci, dan Arkoun)
Oleh: Baharuddin Hafid (Akademisi Unimerz dan Alumnus Pesantren Darul Istiqamah Maros)
Pendahuluan: Dari Ilmu Hadis ke Politik Pengetahuan
Kajian Islam, Potretnusantara.co.id – Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani kerap diposisikan sebagai figur “teknis”: ahli hadis yang sibuk dengan sanad, rijal, dan takhrij. Namun pembacaan semacam ini terlalu naif. Dalam kerangka teori pengetahuan modern, tidak ada produksi ilmu yang bebas dari relasi kuasa. Ketika karya-karya al-Albani mengubah praktik keagamaan umat lintas negara, menyingkirkan tradisi lokal, dan menguatkan satu bentuk Islam tertentu, maka ia harus dibaca sebagai fenomena kekuasaan epistemik, bukan sekadar ijtihad individual.
Di titik inilah Foucault, Gramsci, dan Arkoun menjadi relevan.
Foucault: Hadis sebagai Rezim Kebenaran
Michel Foucault mengajarkan bahwa kebenaran bukan sesuatu yang netral, melainkan dihasilkan oleh rezim pengetahuan (regime of truth) yakni jaringan wacana, institusi, dan otoritas yang menentukan apa yang sah untuk dipercaya.
Pendekatan al-Albani terhadap hadis membangun rezim kebenaran baru:
Hadis sahih versi takhrij tertentu menjadi standar tunggal kebenaran
Tradisi fiqh, ‘urf, dan praktik sejarah umat dikeluarkan dari medan legitimasi
Ulama lokal kehilangan otoritas karena tidak memenuhi standar “ilmiah” versi baru
Dalam logika Foucauldian, al-Albani tidak sekadar “mengoreksi hadis”, tetapi mendisiplinkan tubuh sosial umat Islam: cara shalat, zikir, ziarah, hingga ekspresi keberagamaan diatur oleh klasifikasi sahih dha‘if. Ini adalah bentuk power/knowledge: kekuasaan yang bekerja bukan melalui kekerasan, tetapi melalui klaim objektivitas ilmiah.
Negara modern khususnya negara Saudi tidak perlu melarang praktik tradisional; cukup menyediakan rezim kebenaran hadis yang membuat praktik itu tampak salah dengan sendirinya.
Gramsci: Ulama sebagai Intelektual Organik Wahabisme
Antonio Gramsci memperkenalkan konsep hegemoni dan intelektual organik yakni figur yang memproduksi dan menyebarkan ideologi dominan sehingga diterima sebagai “akal sehat”.
Dalam kerangka ini, al-Albani dapat dibaca sebagai intelektual organik Wahabisme global, meskipun tanpa jabatan resmi negara. Ia menyediakan:
Justifikasi ilmiah bagi delegitimasi mazhab
Bahasa teknis (hadis sahih/dha‘if) yang terdengar netral
Otoritas moral untuk menyerang tradisi umat tanpa tampak politis
Inilah kecerdikan hegemoni: kekuasaan bekerja melalui persetujuan, bukan paksaan. Umat tidak merasa sedang dikontrol negara, tetapi merasa sedang “kembali ke sunnah”. Padahal yang terjadi adalah internalisasi ideologi keagamaan yang selaras dengan kepentingan negara dan jaringan Wahabi transnasional.
Dengan kata lain, al-Albani membantu mengubah Wahabisme dari ideologi regional menjadi common sense Islam global.
Arkoun: Penutupan Nalar Islam dan “Yang Tak Terpikirkan”.
Mohammed Arkoun mengkritik apa yang ia sebut sebagai pensée fermée (nalar tertutup) dalam studi Islam yakni kecenderungan membekukan teks dan menutup ruang kritik historis.
Proyek al-Albani, meski mengklaim rasional dan ilmiah, justru mempersempit horizon nalar Islam:
Sunnah direduksi menjadi validitas sanad semata.
Sejarah praktik umat diperlakukan sebagai penyimpangan
Dimensi simbolik, antropologis, dan sosiologis Islam disingkirkan
Dalam bahasa Arkoun, al-Albani memperluas wilayah “yang terpikirkan” (le pensable) versi Wahabi, sambil mendorong tradisi Islam lain ke wilayah “yang tak terpikirkan” (l’impensé). Maulid, ziarah, tawassul tidak lagi diperdebatkan secara historis, tetapi langsung dibuang sebagai “tidak sahih”.
Ini bukan pembebasan nalar Islam, melainkan kolonisasi nalar dari dalam.
Negara, Wahabisme, dan Sentralisasi Otoritas
Ketika pendekatan al-Albani dipadukan dengan kekuatan negara melalui universitas, dana dakwah, beasiswa, dan distribusi kitab maka lahirlah sentralisasi otoritas keagamaan yang belum pernah terjadi dalam sejarah Islam.
Tradisi sanad klasik bersifat horizontal dan plural. Model al-Albani justru:
Menguntungkan negara yang ingin satu versi Islam
Melemahkan ulama tradisional yang independen
Menghasilkan umat yang patuh pada teks, bukan pada komunitas ilmiah
Dalam istilah politik modern, ini adalah otoritarianisme epistemik.
Kesimpulan: Dari Muhaddits ke Simbol Kekuasaan
Syekh al-Albani bukan sekadar ulama hadis. Ia adalah simpul strategis dalam relasi pengetahuan, ideologi, dan negara. Dengan bahasa Foucault, ia membangun rezim kebenaran; dengan kacamata Gramsci, ia menjalankan hegemoni; dan dalam kritik Arkoun, ia berkontribusi pada penutupan nalar Islam.
Kontroversi al-Albani bukan soal benar salah hadis, tetapi soal siapa yang berhak mendefinisikan Islam. Dan ketika definisi itu semakin selaras dengan kepentingan negara dan ideologi tertentu, maka kritik terhadap al-Albani bukan serangan personal melainkan kewajiban intelektual.
