Oleh: Mashud Azikin
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Masalah sampah di perkotaan kerap dipahami sebagai soal teknis: bagaimana memilah, mengangkut, dan membuang. Padahal, di balik persoalan teknis itu terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni cara negara dan masyarakat berkomunikasi dengan warganya. Sosialisasi pengelolaan sampah sering dilakukan dengan pendekatan seragam, seolah semua warga hidup dalam kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan yang sama. Di sinilah akar banyak kegagalan bermula.
Di kawasan pemukiman kaum terpelajar kelas menengah perkotaan, profesional, akademisi, dan aparatur sipil negara pengetahuan tentang lingkungan hidup relatif memadai. Isu keberlanjutan, krisis iklim, dan pengelolaan sampah bukan hal asing. Namun, persoalan utamanya bukan pada tingkat pemahaman, melainkan pada kemauan bertindak. Konsumsi tinggi menghasilkan sampah tinggi, tetapi tanggung jawabnya sering kali dianggap selesai ketika sampah keluar dari pagar rumah.
Dalam konteks ini, sosialisasi berbasis edukasi semata menjadi tidak memadai. Yang dibutuhkan adalah penekanan pada dimensi etika dan tanggung jawab sosial. Pengetahuan tanpa tindakan hanya melahirkan kepatuhan semu. Pemerintah kota perlu berani menempatkan kewajiban pemilahan sampah di sumber, standar pengelolaan rumah tangga, serta mekanisme pengawasan sebagai bagian integral dari pesan sosialisasi. Tanpa ketegasan kebijakan, beban ekologis akan terus dialihkan ke tempat pembuangan akhir.
Sebaliknya, di kawasan kaum marjinal kampung padat, bantaran sungai, pesisir, dan lorong-lorong kota tantangannya berbeda. Ketidakpatuhan terhadap praktik pengelolaan sampah jarang berangkat dari sikap abai, melainkan dari keterbatasan. Ketika kehidupan sehari-hari dipenuhi oleh persoalan ekonomi dan ketidakpastian, pesan-pesan lingkungan yang abstrak kerap terasa jauh dari kebutuhan nyata.
Di wilayah ini, sosialisasi yang efektif justru bersifat praktis dan partisipatif. Sampah dipilah karena manfaatnya langsung terasa: lingkungan lebih bersih, kesehatan membaik, biaya rumah tangga berkurang, dan dalam beberapa kasus muncul nilai ekonomi tambahan melalui bank sampah, kompos, atau pengolahan sampah organik. Pendampingan yang konsisten, penyediaan sarana sederhana, dan contoh nyata terbukti jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan instruktif dari atas.
Kesalahan mendasar dalam banyak kebijakan persampahan adalah kecenderungan menyamaratakan pendekatan. Kaum terpelajar kerap diperlakukan lunak dengan imbauan moral, sementara masyarakat berpendapatan rendah dibebani tuntutan tanpa dukungan memadai. Padahal, prinsip keadilan ekologis justru menuntut sebaliknya: mereka yang paling besar menghasilkan sampah semestinya memikul tanggung jawab paling besar, sementara kelompok rentan perlu memperoleh pendampingan dan perlindungan.
Di Makassar, ketimpangan pendekatan ini tercermin jelas pada kondisi TPA Tamangapa. Tempat pembuangan akhir yang melayani sebagian besar wilayah kota tersebut menerima ratusan ton sampah setiap hari, dengan komposisi dominan sampah rumah tangga tercampur. Tekanan terhadap daya tampung, persoalan lindi, dan dampak lingkungan sekitar terus meningkat, sementara upaya pengurangan sampah di sumber belum berjalan optimal. Tamangapa menjadi penanda bahwa kegagalan sosialisasi di hulu akan selalu dibayar mahal di hilir.
Jika Makassar ingin mengurangi beban Tamangapa secara signifikan, maka strategi sosialisasi harus diarahkan secara lebih adil dan kontekstual. Kepada kaum terpelajar, diperlukan kombinasi edukasi, kewajiban, dan penegakan aturan. Kepada kaum marjinal, dibutuhkan pendampingan berkelanjutan, insentif yang masuk akal, serta penguatan praktik kolektif berbasis komunitas. Tanpa diferensiasi ini, sosialisasi hanya akan menjadi rutinitas administratif yang tidak menyentuh akar persoalan.
Pada akhirnya, sampah adalah cermin relasi sosial di kota. Ia memperlihatkan siapa yang paling banyak mengonsumsi dan siapa yang paling lama menanggung dampaknya. Kota yang bersih dan berkelanjutan tidak lahir dari slogan yang seragam, melainkan dari kemampuan merumuskan kebijakan dan bahasa sosialisasi yang adil, proporsional, dan berpihak pada kenyataan sosial warganya.
