Majene, Potretnusantara.co.id – Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariani, merangkum berbagai keluhan masyarakat yang terdampak aktivitas tambang Quarry Besar di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Keluhan tersebut terungkap dalam pertemuan bersama warga yang digelar pada Jumat malam lalu.
Beragam unek-unek warga mencuat, mulai dari minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perizinan, dampak lingkungan, hingga gangguan kesehatan dan ekonomi akibat operasional tambang.
Perwakilan warga Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Hariadi, mengungkapkan bahwa sosialisasi tambang tidak melibatkan seluruh masyarakat yang berada di sekitar area terdampak.
“Saat sosialisasi perizinan, banyak warga yang berada di sekitar area tambang selaku penerima dampak sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan tambang. Kami hanya diundang ketika pembahasan CSR-nya saja,” ungkap Hariadi.
Keluhan serupa disampaikan Ridha, pemilik tambak yang bersebelahan langsung dengan areal pertambangan. Ia memaparkan berkurangnya debit air dari aliran Sungai Taduang yang selama ini menjadi sumber utama pengairan tambak warga.
“Tambak kami dan warga di sana selama ini bergantung pada aliran Sungai Taduang, yang sekarang tidak lagi mengirim air, tetapi lumpur dari tambang yang membuat tambak menjadi dangkal dan dipenuhi lumpur,” beber Ridha.
Kondisi tersebut, lanjut Ridha, mengancam keberlangsungan usaha tambaknya dan berpotensi menyebabkan gagal panen. Ia juga menyoroti dampak lain berupa debu tebal dan kebisingan mesin tambang yang mengganggu kenyamanan warga.
“Ditambah lagi debu tebal dan suara bising dari mesin yang mengganggu istirahat warga. Jarak area tambang dan permukiman warga hanya berjarak puluhan meter,” sambungnya.
Diskusi publik bersama Wakil Bupati Majene ini digelar oleh Ikatan Mahasiswa Mandar Majene (IM3I) bekerja sama dengan Aliansi Tolak Tambang Pamboang. Kegiatan tersebut juga menghadirkan akademisi serta pakar hukum untuk membahas dampak dan aspek legal aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Menanggapi keluhan warga, Wakil Bupati Majene Andi Rita Mariani menegaskan bahwa Pemerintah Daerah telah merespons polemik tambang di Kecamatan Pamboang. Pemerintah, kata dia, berharap aktivitas pertambangan tidak meninggalkan persoalan sosial maupun potensi bencana di kemudian hari.
Pihaknya juga berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
Berdasarkan data Aliansi Tolak Tambang Pamboang, total luasan konsesi atau izin penambangan tambang batu Quarry Besar di Kecamatan Pamboang mencapai 47,03 hektare. Lahan tersebut saat ini digarap oleh tiga perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Sumber: Maraya News
Editor: Irfan
