Oleh: Mashud Azikin
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Krisis lingkungan perkotaan sering kali tidak lahir dari ketiadaan kebijakan, melainkan dari keterputusan antara kebijakan dan realitas warga. Sampah terus bertambah, lindi menghitam dan berbau, sementara solusi formal bergerak lebih lambat daripada dampaknya. Situasi ini terasa nyata di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Tamangapa, Makassar.
Pada Sabtu pagi, 24 Januari 2026, kolam lindi di TPA tersebut menjadi ruang belajar bersama. Sebanyak 220 liter ecoenzym dituangkan ke seluruh areal kolam oleh warga, komunitas lingkungan, mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin, aparat RT/RW, dan para pekerja TPA. Empat puluh orang terlibat. Kegiatan berlangsung singkat, tetapi menyimpan pesan penting bagi arah kebijakan lingkungan kita.
Lindi adalah konsekuensi langsung dari sistem pengelolaan sampah yang masih berorientasi hilir. Selama pemilahan, pengurangan, dan pengolahan sampah di sumber belum menjadi arus utama kebijakan, lindi akan terus diproduksi dan krisis ekologis akan terus berulang.
Dalam konteks ini, penanganan lindi seharusnya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan partisipatif. Ecoenzym, yang digunakan dalam kegiatan tersebut, berasal dari fermentasi limbah organik rumah tangga. Ia bukan teknologi canggih, bukan pula solusi instan. Namun justru di situlah kekuatannya: murah, mudah dibuat, dan dapat direplikasi oleh warga. Ecoenzym merepresentasikan pengetahuan ekologis berbasis praktik sehari-hari sesuatu yang sering kali luput dari desain kebijakan formal.
Kegiatan di TPA Antang memperlihatkan paradoks kebijakan publik kita. Di satu sisi, negara terus berbicara tentang keberlanjutan dan ekonomi sirkular. Di sisi lain, inisiatif warga yang konkret dan teruji di lapangan belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem resmi pengelolaan lingkungan.
Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini mendapatkan pelajaran penting: bahwa kebijakan publik tidak selalu lahir dari ruang rapat dan dokumen perencanaan. Ia juga tumbuh dari praktik kolektif warga yang merespons persoalan nyata dengan sumber daya yang ada. Di sinilah seharusnya negara hadir bukan mengambil alih, tetapi memperkuat.
Pengelolaan sampah perkotaan selama ini masih didominasi pendekatan teknokratis: alat berat, instalasi pengolahan mahal, dan proyek jangka pendek. Pendekatan ini penting, tetapi tidak cukup. Krisis sampah pada dasarnya adalah krisis perilaku dan partisipasi. Tanpa keterlibatan aktif warga, kebijakan akan selalu tertinggal dari laju produksi sampah.
Penuangan ecoenzym di kolam lindi TPA Antang bukanlah jawaban akhir. Namun ia memberi arah kebijakan yang lebih inklusif: bahwa solusi lingkungan perlu bertumpu pada kolaborasi negara dan warga, pengakuan terhadap pengetahuan lokal, serta keberanian untuk mengadopsi praktik baik dari bawah ke atas.
Jika negara ingin serius membangun kota yang berkelanjutan, maka kebijakan lingkungan harus belajar dari inisiatif warga. Bukan sekadar menjadikannya kegiatan seremonial, tetapi memasukkannya ke dalam kerangka regulasi, program, dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Kolam lindi di TPA Antang memberi kita pelajaran yang seharusnya dibaca sebagai peringatan sekaligus peluang. Ketika warga mampu menghadirkan solusi dengan sumber daya terbatas, negara semestinya hadir untuk memastikan solusi itu tidak berhenti sebagai inisiatif sporadis. Kebijakan lingkungan yang baik bukanlah yang paling kompleks, melainkan yang paling mampu merangkum praktik warga ke dalam sistem yang adil, terukur, dan berkelanjutan.
Sudah saatnya pengelolaan sampah perkotaan bergerak dari pendekatan reaktif menuju strategi pencegahan yang berbasis partisipasi. Praktik seperti pemanfaatan ecoenzym perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan resmi—bukan sekadar alternatif, tetapi pelengkap yang memperkuat daya tahan ekologis kota.
Masa depan lingkungan perkotaan akan ditentukan oleh kemampuan negara membaca gerak warganya. Jika kebijakan mampu berjalan seiring dengan inisiatif masyarakat, maka kota tidak hanya dikelola, tetapi dirawat bersama. Dari kolam lindi yang selama ini kita anggap masalah, sesungguhnya tersimpan arah kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan.
