Oleh: Syamsidar (Aktivis JOL)
POLEWALI MANDAR, POTRETNUSANTARA.co.id -Sekolah Rakyat kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian kasus kekerasan antar siswa hingga dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru mencuat dalam rentang waktu yang berdekatan. Rentetan peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem pengawasan serta komitmen perlindungan terhadap peserta didik, khususnya anak-anak dari kelompok rentan.
Kasus pertama bermula dari cekcok ringan antarsiswa yang berujung pada pengeroyokan. Insiden tersebut sempat ditangani secara internal oleh pihak sekolah dan dilaporkan ke instansi terkait. Namun, penanganan yang terkesan normatif ini justru menimbulkan kekhawatiran publik akan kecenderungan penyelesaian yang tidak menyentuh akar persoalan.
Pasca-kejadian tersebut, Dinas Sosial setempat menyatakan akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan rutin di lingkungan Sekolah Rakyat. Sayangnya, janji tersebut belum menunjukkan dampak nyata. Kekerasan dengan pola serupa kembali terjadi dalam waktu yang relatif singkat, menandakan bahwa langkah pencegahan yang diklaim telah dilakukan belum berjalan efektif.
Hingga kini, tidak terdapat informasi terbuka mengenai hasil evaluasi menyeluruh, sanksi institusional, maupun langkah korektif sistemik yang diambil oleh pengelola sekolah atau pemerintah daerah. Minimnya transparansi ini memperkuat dugaan lemahnya mekanisme pengawasan internal dan akuntabilitas institusi terkait.
Persoalan semakin serius setelah muncul dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum guru. Seorang siswi tingkat SMP dilaporkan mengalami sakit saat berada di sekolah. Alih-alih dibawa ke fasilitas kesehatan, guru piket yang bertugas justru membawa korban ke sebuah penginapan, tindakan yang menimbulkan tanda tanya besar terkait prosedur dan etika penanganan siswa.
Berdasarkan keterangan yang diterima redaksi dari informan, korban mengaku mengalami tindakan tidak pantas. Dalam situasi tersebut, korban disebut sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya berhasil menyelamatkan diri. Dugaan ini menambah daftar panjang persoalan serius yang terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat dalam waktu yang relatif singkat.
Rangkaian kasus ini tidak hanya mencoreng wajah institusi pendidikan, tetapi juga menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Publik berhak mempertanyakan sejauh mana negara hadir dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan martabat anak-anak di ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi tumbuh kembang mereka.
Tanpa penanganan tegas, transparan, dan menyeluruh, Sekolah Rakyat berisiko berubah dari ruang perlindungan menjadi ruang kerentanan. Jika dibiarkan, kasus serupa bukan tidak mungkin akan terus berulang, dengan anak-anak kembali menjadi korban dari kelalaian sistemik yang tak kunjung dibenahi.
