Mamasa, Potretnusantara.co.id – Forum Komunikasi Mahasiswa Sulawesi Barat (FORKOMAK Sulbar) menggelar aksi demonstrasi untuk menyoroti dugaan penyimpangan pada proyek percetakan sawah di Kabupaten Mamasa yang menelan anggaran lebih dari Rp9 miliar. Aksi tersebut merupakan bentuk tekanan moral kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera melakukan audit menyeluruh serta memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
Koordinator Lapangan aksi, Wawan, menilai proyek percetakan sawah tersebut sarat kejanggalan dan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa proyek yang seharusnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani justru berpotensi menjadi ajang penyimpangan anggaran.
“Kami melihat banyak indikasi kuat bahwa proyek percetakan sawah ini bermasalah. Anggarannya miliaran, tapi di lapangan tidak sebanding dengan hasilnya. Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan,” tegas Wawan dalam orasinya.
Ia mendesak APH untuk tidak bersikap pasif dan segera melakukan audit anggaran, serta memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Pelaksana, dan Tim Teknis yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami mendesak APH, baik Polres maupun Kejaksaan Negeri Mamasa, agar serius mengusut persoalan ini. Jangan tebang pilih. Periksa semua yang terlibat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan,” lanjutnya.
Wawan juga menegaskan bahwa FORKOMAK Sulbar tidak akan berhenti pada satu kali aksi. Jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti secara serius, maka aksi lanjutan akan terus dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan praktik penyimpangan anggaran.
“Kalau negara diam, kami yang akan berisik. Jika hukum tumpul ke atas, maka mahasiswa akan terus turun ke jalan. Ini komitmen kami mengawal uang rakyat dan kepentingan petani Mamasa,” ujarnya.
FORKOMAK Sulbar menegaskan bahwa aksi tersebut murni dilakukan untuk kepentingan publik serta sebagai upaya mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar akibat dugaan penyalahgunaan anggaran pada proyek strategis di sektor pertanian.
Editor: Irfan
