Polewali Mandar, Potretnusantara.co.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polewali Mandar menyatakan kekecewaan terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar periode 2024–2029. GMNI menilai DPRD gagal menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi secara maksimal dalam merespons berbagai persoalan publik.
Pengurus Cabang GMNI Polewali Mandar, Bolang, menilai DPRD lebih banyak disibukkan dengan agenda seremonial dan rapat formal tanpa disertai keberanian politik untuk mengambil sikap tegas terhadap masalah rakyat.
“DPRD hari ini kehilangan nyali. Banyak masalah krusial rakyat dibahas, tapi tidak pernah diselesaikan. Rapat demi rapat hanya menjadi rutinitas tanpa keberpihakan nyata,” tegas Bolang dalam pernyataan sikapnya, Rabu (25/1/2026).
Ia menyoroti maraknya ritel modern yang tetap beroperasi meski diduga melanggar ketentuan tata ruang serta mengabaikan surat edaran pemerintah daerah. Menurutnya, meski DPRD telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), hingga kini tidak ada rekomendasi tegas yang berujung pada penindakan di lapangan.
“RDP hanya dijadikan alat legitimasi seolah DPRD bekerja. Faktanya, tidak ada keberanian melawan kepentingan pemodal. DPRD justru terkesan membiarkan pelanggaran berlangsung terang-terangan,” ujarnya.
GMNI Polman menilai lemahnya sikap DPRD berpotensi merusak kepercayaan publik serta memperparah ketimpangan ekonomi di daerah. DPRD dinilai gagal menjalankan mandat rakyat dan cenderung memilih posisi aman dibanding membela kepentingan masyarakat luas.
“Jika DPRD terus diam dan abai, maka DPRD Polewali Mandar patut dipertanyakan keberadaannya sebagai wakil rakyat. Kami tidak akan berhenti mengingatkan dan menekan hingga ada perubahan nyata,” tutup Bolang.
