Wali Kota Makassar Tegaskan 2026 Jadi Tahun Pembuktian Kinerja OPD

Makassar, Potretnusantara.co.id – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan tahun 2026 menjadi tahun pembuktian bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menerjemahkan visi pembangunan kota. Seluruh program diminta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Munafri saat memberikan arahan kepada jajaran perangkat daerah, Kamis (18/12/2025). Ia menekankan bahwa program pemerintah tidak boleh lagi bersifat simbolik atau sekadar seremonial.

“Penegasan ini saya sampaikan kepada jajaran perangkat daerah sebagai bagian dari evaluasi dan persiapan kinerja pemerintahan ke depan,” kata Munafri.

Ia menegaskan tidak boleh ada lagi kegiatan yang hanya berorientasi acara tanpa dampak nyata.

“Tidak ada lagi program simbolik, bukan cuma bikin acara di mana-mana, lalu kalau Wali Kota atau Wakil Wali Kota datang, memukul gong, ketawa-ketawa, lalu pulang, dianggap aman. Bukan begitu. Pertanyaannya harus selalu what next,” tegasnya.

Munafri juga menekankan pentingnya memastikan program benar-benar sampai ke masyarakat dan menjawab kebutuhan riil pembangunan kota.

“Tidak susah sebenarnya, tugas ta tanya ke masyarakat. Program sosial sudah jalan atau belum? Stunting turun atau tidak? Keluarga berencana bagaimana? Jawabannya harus datang dari masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar aparatur tidak menempatkan diri lebih tinggi dari masyarakat.

“Kalau kita sejajarkan diri dengan masyarakat, kita tahu siapa yang sakit, siapa yang butuh bantuan, siapa yang terdampak,” katanya.

Dalam arahannya, Munafri juga menyinggung persoalan pertanahan yang kerap dikeluhkan warga. Ia meminta OPD menyelesaikannya secara bertahap dan solutif.

“Jangan ketika masyarakat mengeluh soal pertanahan, kita malah marah duluan. Benahi pelan-pelan, satu per satu,” ucapnya.

Munafri menegaskan akhir 2025 merupakan fase penting membangun fondasi pemerintahan yang solid dan kolaboratif. Seluruh jajaran diminta siap bekerja dalam satu ritme.

“Kalau tidak mau bekerja, tidak mau ikut ritme, tidak mau ikut alunan yang saya sama Ibu Aliyah mainkan sebagai satu kesatuan, silakan datang menghadap saya dan Ibu Aliyah. Mundur, dan itu akan saya setujui dengan baik,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dalam birokrasi dan menolak laporan asal bapak senang (ABS).

“Saya ingin kejujuran, saya tidak butuh laporan-laporan ABS. Saya butuh kebenaran, tell me the truth the way you know the truth,” ujarnya.

Menurut Munafri, muara seluruh proses pemerintahan adalah pelayanan publik. Pemerintah dinilai dari kemudahan dan kenyamanan layanan yang dirasakan masyarakat.

“Kalau bisa gampang, kenapa harus susah? Kalau besok, pastikan jamnya. Kalau hari ini bisa selesai, pastikan waktunya,” tegasnya.

Ia menegaskan birokrasi harus menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Kepala OPD diminta berani mengambil keputusan, bekerja lintas sektor, dan meninggalkan ego sektoral.

“Saya tidak butuh OPD yang pintar menjelaskan masalah. Saya butuh OPD yang datang membawa solusi,” katanya.

Munafri memastikan mulai 2026 kolaborasi lintas OPD harus berjalan nyata, berbasis data dan hasil.

“Mulai tahun depan, pastikan kolaborasi ini jalan. Punya inisiatif, punya data, dan pemikirannya berbasis pada hasil,” ujarnya.

Ia menegaskan kepala OPD merupakan pemimpin perubahan, bukan sekadar administrator.

“Kepala OPD adalah pemimpin perubahan. Kalau mau hanya jadi penanggung jawab administrasi, tinggalkan tempat itu,” tegasnya.

Sebagai penutup, Munafri menegaskan 2026 harus menjadi tahun penguatan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

“Mari kita jadikan 2026 sebagai tahun di mana pelayanan publik makin mudah, birokrasi makin berdampak, dan kepercayaan masyarakat semakin kuat. Tapi ini tidak bisa hanya di mulut, harus turun langsung,” katanya.

Selain itu, Munafri mendorong penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi pendapatan daerah untuk menutup celah kebocoran.

“Digitalisasi ini penting, bukan hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk memastikan seluruh proses tercatat dengan baik,” ujarnya.

Ia menilai kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif dan berpotensi menjadi yang terbaik sepanjang sejarah Kota Makassar.

“Rumusnya sederhana, maksimalkan pola pendapatan yang ada, tambah sumber pendapatan baru, dan kurangi kebocoran,” pungkasnya.