Pemerintahan

Pemkot Makassar Dapat Apresiasi atas Perhatian Serius ke Pulau-Pulau

×

Pemkot Makassar Dapat Apresiasi atas Perhatian Serius ke Pulau-Pulau

Sebarkan artikel ini

Makassar, Potretnusantara.co.id – Akademisi Universitas Hasanuddin, Dr. Adi Suryadi Culla, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang dinilai serius memperhatikan pendidikan dan kesehatan di wilayah kepulauan.

Adi Suryadi, yang juga mantan Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, menilai pemberian insentif tambahan bagi guru dan tenaga kesehatan di pulau-pulau terluar sebagai bentuk nyata keberpihakan pada masyarakat 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

“Insentif bagi tenaga pendidikan dan kesehatan di pulau-pulau terluar menjadi bukti bahwa pemerintah memahami tantangan berat mereka,” ungkap Dr. Adi, Selasa (7/10/2025).

Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur komunikasi dan transportasi untuk memperkuat kebijakan tersebut.

“Pemerataan mutu pendidikan tidak mungkin tercapai tanpa dukungan jaringan internet dan kemudahan mobilitas,” tambahnya.

Adi mencontohkan keberadaan transportasi antarpulau yang mempermudah akses guru dan siswa ke sekolah. Ia berharap rencana penyediaan kapal, perahu, perbaikan jembatan, dan pembangunan Sekolah Rakyat segera direalisasikan.

“Kalau rencana kapal, perahu, jembatan, dan telekomunikasi itu dijalankan, maka kebijakan ini bisa disebut paket lengkap,” katanya.

Dalam sektor kesehatan, insentif tambahan hingga Rp5 juta per bulan untuk tenaga kesehatan juga dinilai sebagai kebijakan langka di daerah lain.

“Pemkot Makassar berani mengambil langkah-langkah populis yang nyata, walau tantangan anggarannya tidak ringan,” ucapnya.

Adi juga mengapresiasi program seragam, tumbler, dan tas gratis bagi siswa pulau, yang dinilainya meringankan beban ekonomi keluarga.

“Program seperti ini tidak dibiayai dana BOS, sehingga inisiatif ini muncul murni dari Pemkot Makassar,” jelasnya.

Ia menyoroti pula kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha seperti Bank Sulselbar dan Unibos Peduli, yang dianggap mencerminkan model pembangunan partisipatif.

“Pendidikan bisa menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program top-down dari pemerintah,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *